Komisi X DPR menekankan perlunya akselerasi pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste ini, jenjang pedidikan dasar dan menengah menghasilkan perolehan nilai UN rendah. Sementara untuk perguruan tingggi selain minim anggaran juga minim fasilitas.

Demikian mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Nuroji dengan kalangan Perguruan Tinggi di Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT, Selasa (11/08/15).

Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore menyatakan, untuk mempercepat pembangunan pendidikan di NTT perlu akselerasi khusus, tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

“Misalnya untuk bangun 1 ruang kelas di Pulau Jawa perlu dana Rp 1 juta tapi di NTT, dana segitu tidak cukup membangun 1 ruang kelas,” kata Jefri.

Selain itu, tambah Politisi F-PD ini, anggaran pendidikan sebesar 20 perssn dari APBN sebagian besar untuk hanya untuk gaji guru dan dosen, sementara sisanya tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga.

“Yang dimanfaatkan untuk kepentingan dan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset, Tekonologi dan Perguruan Tinggi, hanya sekitar Rp 80 triliun. Khusus untuk Perguruan Tinggi, anggarannya kecil sekali,” sesal Politisi asal Dapil NTT ini.

Dalam dialog ini, Komisi X menerima beberapa keluhan seperti kurangnya fasilitas, terbatasnya jumlah dosen dan juga minimnya besarnya tunjangan.

Keluhan lain, kebijakan izin belajar para dosen dibatasi jarak 60 kilometer. Dengan kebijakan itu, maka dosen dari NTT tidak bisa belajar di Pulai Jawa.

“Kebijakan ini tidak fair dan tidak masuk akal. Kami akan bicarakan dengan Kemenristekdikti. Ini perlu ditinjau lagi,” tandas Anggota Komisi X Isma Yatun. (mp)/foto:mastur/parle/iw.